Rebutan Jabatan: Ketika Kultur Keikhlasan Mulai Digantikan Ambisi dalam Muhammadiyah
Ciputat Fenomena rebutan jabatan di tubuh Muhammadiyah kembali menjadi perbincangan serius di berbagai kalangan kader. Di ruang-ruang musyawarah yang dahulu sejuk dengan kultur keikhlasan, kini mulai terasa sesuatu yang berubah. Sebuah dinamika baru yang kian terang, meski dibungkus dalam kultur senyap yang enggan diakui.
Pertanyaannya pun menggema:
"Benarkah tidak ada rebutan jabatan di Muhammadiyah?"
Ataukah fenomena itu hanya tertutup rapi di balik tata krama organisasi dan budaya diam yang mengeras?
Keikhlasan yang Mulai Tergeser oleh Ambisi
Sejak awal berdirinya, Muhammadiyah memegang prinsip luhur: “Jangan berebut jabatan, tetapi jika diberi amanah, jalankan dengan ikhlas.” Prinsip ini bukan sekadar slogan, tetapi etos moral yang diwariskan oleh para pendahulu.
Namun sejumlah kader kini merasakan pergeseran yang tak bisa diabaikan. Kalkulasi strategi, lobi-lobi internal, dukungan struktural hingga permainan pengaruh mulai tampak dalam forum permusyawaratan. Figur lebih unggul daripada gagasan. Akses lebih menentukan daripada kompetensi. Struktur lebih menentukan daripada track record.
Bagi sebagian kalangan, ini dianggap dinamika organisasi modern. Namun bagi yang tumbuh dalam kultur asli Persyarikatan, ini adalah tanda alarm: ada nilai yang mulai terkikis.
Pengalaman Para Sepuh yang Kini Mulai Hilang
Fenomena itu tidak hanya wacana namun nyata terlihat di lapangan.
Dulu, para sepuh (bapa), seumuran ayah kita, berebut “emoh” jabatan.
“Emoh” dalam arti sebenarnya: tidak ingin, merasa tidak layak, merasa berat memikul amanah. Mereka menolak bukan karena strategi, tetapi karena kerendahan hati. Saya mendengar sendiri ungkapan-ungkapan itu:
- “Apa saya pantas?”
- “Mampukah saya menjalankan ini?”
- “Masih banyak yang lebih baik dari saya.”
Ucapan itu keluar dari qalbu, dengan wajah tulus dan sikap tawadlu’ yang lahir dari jiwa-jiwa terdidik oleh budaya keikhlasan.
Namun kini, terasa sudah dua dasawarsa lebih kondisi itu berubah. Rebutan jabatan tidak lagi samar-samar. Yang terjadi justru sebaliknya: rebutan “emoh turun jabatan” lanjut celotehnya "jabatan itu candu.
Tidak ingin melepaskan kursi. Tidak ingin digeser regenerasi. Tidak ingin berpindah estafet.
Taktik, Jurus, dan Patronase: Babak Baru Kultur Senyap
Fenomena ini melahirkan taktik-taktik baru. Jurus pamungkas dikeluarkan semua:
- penyusunan formatur yang setengahnya adalah keluarga belum tahu pula jumlah koleganya,
- pemetaan dukungan yang rapi,
- pengkondisian suara sejak jauh hari,
- hingga upaya-upaya “memastikan” hasil musyawarah.
Dari komposisi formatur saja bisa ditebak arah kontestasi.
Pertanyaannya: berapa persen yang benar-benar murni non-patron, non-kolega?
Biasanya sangat sedikit.
Yang lebih memprihatinkan, di beberapa tempat, hak veto senior yang secara usia paling tua atau anak tokoh digunakan untuk memfasilitasi keputusan sepihak. Musyawarah kehilangan ruhnya. Prinsip kolektif-kolegial berubah menjadi otoriter. Meritokrasi direduksi oleh patronase.
Dan ini bukan kasus tunggal. Fenomena serupa terjadi di banyak tempat meski tidak dipublikasikan.
Kegelisahan Buya Syafii yang Terbukti
Kekhawatiran Buya Ahmad Syafii Maarif setelah Muktamar 2010 tampaknya bukan ilusi. Ia pernah menilai adanya gejala “tim sukses” calon ketua umum, sesuatu yang asing dalam kultur Muhammadiyah. Dari Muktamar Makassar 2015 hingga Surakarta 2022, aroma dukungan terstruktur, intervensi AUM besar, dan lobi panjang semakin kentara.
Fenomena ini merembes ke wilayah, daerah, cabang bahkan ortom.
Muktamar Pemuda Muhammadiyah di Balikpapan, dinamika IMM beberapa periode terakhir, hingga kasus IPM yang dibatalkan karena indikasi kecurangan, semua itu memperlihatkan bahwa ada yang tidak sedang baik-baik saja.
Cabang dan Ranting: Benteng Terakhir Keikhlasan
Di tengah semua itu, mustinya cabang-ranting masih menjadi ruang yang sejuk. Namun di level ini, banyak kamera terpasang di setiap kerling mata warga, tidak ada panggung untuk selain patronnya, tidak ada kontestasi ambisius kecuali kolega. Yang ada di bawah ketiak patron-patron hanyalah kerja dakwah, kerja sosial, kerja nyata.
Tugas diambil bukan karena jabatan menguntungkan; tetapi karena umat membutuhkan.
Semestinya cabang-ranting adalah benteng terakhir dari “DNA” Muhammadiyah.
Saatnya Koreksi Arah: Menegakkan Kembali Budaya Ikhlas
Rebutan jabatan tidak boleh dinormalisasi sebagai dinamika organisasi. Jabatan bukan panggung ambisi. Bukan tiket menuju pengaruh sosial. Bukan ruang transaksi politik terselubung.
"Jabatan adalah amanah dakwah":
Dan amanah itu seharusnya dicari oleh yang paling ikhlas, bukan yang paling lihai berstrategi.
Muhammadiyah perlu melakukan koreksi arah melalui:
- penguatan kaderisasi berbasis integritas,
- pendidikan nilai keikhlasan,
- mekanisme permusyawaratan yang steril dari intervensi eksternal,
- literasi organisasi yang mendalam,
- keteladanan moral dari seluruh pimpinan.
Organisasi yang berani mengoreksi dirinya sendiri adalah organisasi yang akan tetap muda, tetap kuat, dan tetap relevan. Namun jika gejala ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin Muhammadiyah membuka kotak pandora yang selama ini tertutup rapat, semoga tidak. Fenomena yang tampak di Ciputat hanyalah satu contoh kecil yang sebenarnya telah berlangsung dua dasawarsa, sejak bergantinya generasi sepuh (bapa) di lingkungan penulis.
.jpeg)
Komentar
Posting Komentar