KURBAN APBN : Tarjih dan Siyasah

Kurban APBN dalam Perspektif Fikih: Perbedaan Pendekatan Tarjih dan Fikih Siyasah

Polemik penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pengadaan hewan kurban Presiden memunculkan diskusi menarik dalam khazanah hukum Islam kontemporer. Perdebatan bukan sekadar pada sah atau tidaknya kurban, tetapi menyentuh metodologi istinbath hukum, batas kewenangan negara dalam ibadah, serta relasi antara syiar agama dan keuangan publik.

"Klik DISINI : Penjelasan Selengkapnya.... "

Secara umum, pendapat yang membolehkan bertumpu pada pendekatan fiqih siyasah dan konsep maslahah. Dalam pandangan ini, APBN diposisikan sebagai bentuk modern dari baitul maal, sehingga negara memiliki kewenangan menggunakan dana publik untuk kemaslahatan umat, termasuk distribusi hewan kurban, penguatan syiar Iduladha, dan bantuan pangan masyarakat. Kaidah yang sering dijadikan dasar ialah:

Tasarruful imam ‘alar ra’iyyah manuthun bil mashlahah
“Kebijakan pemimpin terhadap rakyat bergantung pada kemaslahatan.”

Pendekatan demikian lebih dekat dengan corak fikih tradisional yang lentur terhadap kebijakan sosial-keagamaan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini sering diasosiasikan dengan tradisi fikih sosial dan fikih maslahat yang berkembang di kalangan Nahdlatul Ulama (NU).

Namun di sisi lain, muncul kritik dari pendekatan tarjih dan pemurnian ibadah. Kritik utama terletak pada karakter ibadah kurban yang berbeda dengan zakat, infak, atau sedekah. Kurban Iduladha merupakan ibadah mahdhah yang memiliki ketentuan waktu, niat, dan tata cara tertentu. Karena itu sebagian ulama menilai kurban lebih dekat kepada ibadah personal dibanding program sosial negara.

Kaidah yang menjadi dasar kritik ialah:

Al-ashlu fil ‘ibadati at-tauqif
“Asal dalam ibadah adalah mengikuti tuntunan dalil.”

Dari sudut pandang ini, tidak ditemukan contoh eksplisit pada masa Nabi Muhammad SAW maupun Khulafaur Rasyidin mengenai penggunaan baitul maal untuk kurban pribadi kepala negara. Berbeda dengan zakat yang memang sejak awal menjadi bagian sistem fiskal pemerintahan Islam hingga dapat dipungut secara paksa oleh negara.

Perbedaan tersebut memperlihatkan adanya dua pendekatan besar dalam hukum Islam kontemporer. Pendekatan pertama menekankan maslahat dan kewenangan negara dalam syiar keagamaan. Pendekatan kedua lebih menekankan kemurnian bentuk ibadah dan kehati-hatian terhadap perluasan praktik ritual tanpa preseden yang jelas.

Dengan demikian, perdebatan kurban APBN bukan semata persoalan halal atau haram, melainkan cerminan dinamika antara fikih ibadah, fikih siyasah, dan tata kelola negara modern dalam masyarakat muslim kontemporer.